Forum Pendamping Buruh Nasional

↑ Grab this Headline Animator

Selamat Datang di blog kami! Semoga blog ini dapat membantu anda. Bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Silakan kirim email ke alamat kami. Selamat menikmati!

29 Juli 2006

Jamsostek dan Harapan Para Pekerja

Daulat Sinuraya

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa jaminan sosial (sosial security) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja, dalam bentuk santunan berupa uang, sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Selanjutnya, klik disini




Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 12:45 AM  0 comments

22 Juli 2006

Calon Presiden AS 2008 itu pernah jadi warga Menteng Dalam

Kiriman email dari Aditya Heru Wardhana tgl. 19 Juli 2006

Kisah Barack Obama alias Barry di Indonesia menarik untuk dijelajahi. Setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Jakarta dan terbang ke AS, Barry masih ingat dengan kandang ayam. Maklum, ayah tiri Barry, Lolo Soetoro, sangat senang dengan ayam aduan.

Barry saat ini menjadi senator AS dari negara bagian Illinois. Pria keturunan AS-Kenya ini sekarang disebut-sebut sebagai calon Presiden AS tahun 2008. Dia akan bersaing dengan Hillary Rodham Clinton dalam konvensi Partai Demokrat.

Klik disini untuk membaca kelanjutannya


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 12:41 AM  0 comments

16 Juli 2006

KONDISI PERBURUHAN DAN PRAKTEK SISTEM KERJA KONTRAK

Hasil pendataan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Jawa Timur dan beberapa wilayah terpilih di Jabotabek

Ringkasan eksekutif


Pengantar

Hingga hari ini, kondisi perburuhan amat mencemaskan. Bukan saja bagi buruh yang mengalaminya, tetapi juga bagi masa depan bangsa ini. Setidaknya dua hal, pertama, makin meluasnya praktek sistem kerja konntrak di berbagai perusahaan. Kedua, semakin maraknya lembaga-lembaga out-sourcing dan agen penyalur tenaga kerja yang merugikan buruh. Kedua persoalan tersebut terjadi bukan hanya di satu tempat, tetapi telah meluas ke berbagai zona industri.
Dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut, Forum Pendamping Buruh Nasional (FPBN) yang terdiri dari 12 lembaga perburuhan dengan melibatkan berbagai serikat buruh di masing-masing daerah melakukan pendataan lapangan. Tujuan pendataan ini adalah hendak memotret dari dekat perubahan kondisi perburuhan yang terjadi akibat dari kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Selain itu juga sekaligus, memperkuat aliansi serikat buruh di beberapa daerah dalam rangka menemukan peran alternatif untuk perubahan kondisi hubungan industrial yang lebih adil dan manusiawi.

klik disini untuk membaca kelanjutannya




Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 10:27 PM  0 comments

14 Juli 2006

12 Perusahaan Cabut Pernyataan Untuk Capai Perdamaian

Bandung, Kompas - Sebanyak 12 perusahaan yang menggugat serikat pekerja, terkait unjuk rasa tanggal 23 dan 29 Maret 2006, mencabut pernyataannya tentang keterlibatan Serikat Pekerja Nasional alias SPN. Dengan demikian, antara penggugat dan tergugat dalam perkara perdata ini telah mencapai perdamaian.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Dedi Wijaya di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Rabu (12/7).
"Kami merehabilitasi nama Serikat Pekerja Nasional dengan mencabut pernyataan kami mengenai keterlibatan SPN dalam perusakan selama unjuk rasa tanggal 23 dan 29 Maret 2006," ujar Dedi.

Selanjutnya..


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 9:21 PM  0 comments

"Magel Tyala Kam..."

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/13/ekonomi/2806726.htm
lapangan kerja
"Magel Tyala Kam..."
Muhammad Chatib Basri

"Magel tyala kam" (siapa pun yang membutuhkan pekerjaan akan memperolehnya). Slogan bahasa India itu mungkin tak dikenal luas di negeri ini. Tapi, ia bukan sesuatu yang asing bagi mereka yang mendalami masalah penciptaan lapangan kerja bagi penduduk miskin.
Maharashtra Employment Guarantee Scheme (EGS) tentu saja yang saya maksud. Seperti namanya, program penyediaan lapangan kerja itu dilakukan di Maharashtra, India, sejak pertengahan tahun 1970-an. Intinya sangat sederhana, penyediaan pekerjaan bagi penduduk miskin.

Selanjutnya, simak disini


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 8:36 PM

13 Juli 2006

Bank Dunia Desak Sepakati Perdagangan Global

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/07/10/index.html
Bank Dunia Desak Sepakati Perdagangan Global

[WASHINGTON] Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz mendesak para pemimpin negara industri maju dari kelompok delapan (G8) serta Brasil, China, India, Meksiko, dan Afrika Selatan untuk segera menyepakati perjanjian dalam putaran negosiasi perdagangan ketika mereka bertemu di St.Petersburg, Rusia, 17 Juli mendatang.
Wolfowitz di Washington, Amerika Serikat, Senin pagi WIB menyatakan, pertemuan anggota G8 tersebut dan rencana sesi pertemuan dengan para pemimpin dari China, Brasil, India, Afrika Selatan, Meksiko, Uni Afrika, serta organisasi internasional lainnya,
"menawarkan kesempatan dan kita harus mendapatkan keuntungan darinya jika kita ingin membuat kemajuan dalam pembicaraan perdagangan Doha."

Selanjutnya..


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 8:03 PM

Koordinasi Lemah Menghambat

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/11/utama/2797502.htm
Paket Kebijakan
Koordinasi Lemah Menghambat

Jakarta, Kompas - Kalangan pelaku usaha memprihatinkan lemahnya koordinasi lintas sektoral di tubuh pemerintah maupun koordinasi pemerintah dengan DPR. Kelemahan ini dirasakan memperlambat implementasi beragam paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah.
Permasalahan tersebut kian mengundang keprihatinan karena terjadi di tengah tekanan pasar dalam negeri yang terus merosot akibat melemahnya daya beli, lambatnya investasi, serta realisasi belanja pemerintah yang masih rendah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengungkapkan keprihatinan itu di Jakarta, Senin (10/7). "Hambatan utama pelaksanaan paket-paket kebijakan justru birokrasi itu sendiri," katanya.

Selanjutnya..


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 7:57 PM

Realisasi Paket Kebijakan Infrastruktur Tidak Berjalan

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/11/ekonomi/2803690.htm
Iklim Investasi
Realisasi Paket Kebijakan Infrastruktur Tidak Berjalan

Jakarta, Kompas - Pembangunan infrastruktur, seperti di antaranya jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan air bersih, melibatkan banyak instansi.
Untuk itu, paket kebijakan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah membutuhkan regulasi dan koordinasi yang efektif agar program tersebut bisa direalisasikan lebih cepat dan tepat.
"Terus terang, yang kami utamakan dalam paket kebijakan infrastruktur adalah kebijakan atau regulasi. Sebab dengan kebijakan akan memudahkan kendali serta pengawasan pemerintah. Minimnya regulasi membuat realisasi paket kebijakan infrastruktur tak berjalan optimal," kata Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum (PU) Roestam Sjarief, seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (10/7).

Selanjutnya..


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 7:55 PM

Daya Koperasi Mengatasi Kemiskinan

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/12/opini/2804970.htm
Daya Koperasi Mengatasi Kemiskinan
Oleh : Martaja

Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik mengungkapkan, 17,2 persen (37,4 juta) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah mereka yang hidup sedikit di atas angka itu lebih banyak.
Salah satu solusi mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan koperasi. Koperasi juga tahan terhadap krisis ekonomi nasional sebab tak bergantung pinjaman, impor, apalagi dollar.
Agar koperasi mampu mengatasi kemiskinan, pemerintah harus membebaskannya bergerak leluasa dalam aneka sektor tanpa diboncengi kepentingan politik.
Dalam artikel Co-operatives as a Global Movement, Direktur International Cooperative Alliance (ICA) Bruce Thodharson mengkritik berbagai jenis koperasi yang tidak berkembang karena meninggalkan jatinya, bahkan mengecam intervensi pihak luar.

Selanjutnya klik disini


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 2:30 AM

Iklim Investasi di Kota Bekasi Dinilai Masih Buruk

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/12/metro/2806002.htm
Iklim Investasi di Kota Bekasi Dinilai Masih Buruk

Bekasi, Kompas - Sebagai kota yang bervisi kota perdagangan dan kota jasa, iklim investasi di Kota Bekasi dinilai masih buruk. Kondisi itu dipengaruhi beberapa hal, dua yang terutama adalah hambatan birokrasi dalam pelayanan perizinan dan belum adanya kepastian hukum bagi investor yang telah mengantongi izin investasi.
Hal itu diungkapkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dalam pandangan umum fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bekasi tahun 2005 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Selasa (11/7).

Selanjutnya simak disini


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 2:07 AM  0 comments

Personalia Buta UU Ketenagakerjaan

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/07/12/index.html
Personalia Buta UU Ketenagakerjaan

[JAKARTA] Sekitar 90 persen perkara ketenagakerjaan di DKI Jakarta terpaksa dipulangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Itu disebabkan berkas-berkas yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan kurang lengkap.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) DKI Jakarta Rusdi Mukhtar di sela-sela acara Pembinaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja yang digelar oleh Sudin Nakertrans Jakarta Barat, Selasa (11/7). "Sebagian besar bagian personalia perusahaan tidak tahu, atau buta mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Rusdi.
Rusdi, yang pada kesempatan itu didampingi Kasudin Nakertrans Jakarta Barat, Purwanto mengungkapkan, ketidaktahuan para bagian personalia tersebut kemungkinan besar dikarenakan mereka tidak mau membaca atau belajar mengenai UU tersebut. Dia mengambil contoh ada sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pemutasian karyawannya. Mereka dengan seenaknya melakukan pemutasiaan, tanpa ada parameternya. [M-16]


Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 2:05 AM  0 comments

Industri Turun 20 Persen

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0607/12/jatim/54829.htm
Makanan dan Minuman
Industri Turun 20 Persen

Surabaya, Kompas - Omzet para pelaku usaha di bidang industri makanan dan minuman atau mamin di Jawa Timur selama Juni 2006 mengalami penurunan 10 persen - 20 persen akibat sepinya permintaan.
Beberapa bulan sebelumnya permintaan produk mamin naik 10 persen akibat bencana gempa bumi di DI Yogyakarta, yang menyebabkan industri di sana tidak berproduksi.

Selanjutnya ada disini..



Selanjutnya, simak disini!
# posted by Forum Pendamping Buruh Nasional : 1:43 AM  0 comments

This page is powered by Blogger. Isn't yours?